Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Purworejo, pemakaian PIN bertemakan Zona Integritas perlu diterapkan dimulai dengan para aparatur Pengadilan Negeri Purworejo.

Untuk itu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2021 pukul 09.30, secara simbolis WKPN Purworejo, Purnomo Hadiyarto, S.H. menyematkan PIN Zona Integritas kepada 5 orang perwakilan aparatur Pengadilan Negeri Purworejo diantaranya mewakili Hakim PN Purworejo Diah Ayu Marti Astuti, S.H.  Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, mewakili Kepaniteraan, Andri, SH., MH.PP PN Purworejo dan A.N Imam Suprapto Jurusita PN Purworejo, mewakili Kesekretariatan Rangga Hardianto A, S.H. CPNS PN Purworejo, dan mewakili Tenaga Non ASN Ahmad Nafi'Udin. Penyematan simbolis ini diikuti penyematan PIN oleh seluruh peserta para Aparatur PN Purworejol. Dalam amanatnya, WKPN Purworejo menyampaikan bahwa penyematan ini tidak hanya sebagai tanda dimulainya pembangunan zona integritas PN Purworejo namun juga merupakan bentuk komitmen dan langkah bersama seluruh aparatur PN Purworejo dalam membangun zona integritas. Karena tanpa komitmen dan dukungan dari seluruh aparatur PN Purworejo, tujuan pembangunan zona integritas PN Purworejo tidak dapat tercapai seperti yang diharapkan.

PN Purworejo,  bertempat di aula Pengadilan Negeri Purworejo Kelas I B diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Negeri Purworejo yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Bapak Purnomo Hadiyarto, S.H. Selaku Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Ketua ZI Ibu Meilia Chistina Mulyaningrum, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo serta diikuti oleh Para Hakim (Selaku koordinator 6 area ZI), Panitera (Selaku Koordinator Teknikal ZI), Sekretaris (Selaku Koordinator Operasional ZI), Pejabat Stuktural Panitera Muda, Kepala Sub Bagian (selaku anggota 6 area ZI) pada Pengadilan Negeri Purworejo. Kegiatan rapat ini dilaksanakan untuk menyusun rencana aksi yang baru dan laporan pelaksanaan rencana aksi oleh tim kerja WBK/WBBM yang sebelumnya sudah ada untuk dievaluasi.