Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis 22/02/2019 menegaskan komitmennya untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Ikrar bersama Aparatur Pengadilan dilaksanakan diruang Sidang Cakr dan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Sutarno SH MHum diikuti seluruh aparatur pengadilan.
Dalam acara tersebut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Mardison SH mengungkapkan, hasil yang ingin dicapai dari pembangunan zona integritas adalah terbentuknya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di satuan kerja. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada pengadilan negeri purworejo khususnya, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada umumnya.
Pembangunan Zona Integritas ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan dan perubahan peraturan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM, yang mengarah kepada terwujudnya zero tolerance approach pendekatan tanpa toleransi dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Pencanangan pembangunan zona Integritas merupakan perjalanan untuk mencapai visi dalam mewujudkan Pengadilan Negeri Purworejo sebagai institusi peradilan yang agung. Hal ini untuk memastikan terjaminnya akses terhadap keadilan bagi setiap orang di seluruh wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo.
Bupati Purworejo Agus Bastian, SE.MM. mengapresiasi langkah dan komitmen Pengadilan Negeri Purworejo dalam pencanangan zona integritas sangat penting dilakukan di semua lembaga atau insitusi Pemerintah Kabupaten. WBK dan WBBM di Pengadilan Negeri juga memiliki kemanfaatkan bagi Purworejo karena akan mendukung upaya yang sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Pada kesempatan tersebut Bupati Purworejo berharap jajaran Pengadilan Negeri Purworejo bisa bersama-sama membangkitkan integritas individu, agar terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Forkopimda di Purworejo yang komunikasinya telah terjalin dengan baik. Menurutnya, hal ini akan menjadi bentuk penciptaan rasa aman dan sejuk di wilayah Kabupaten Purworejo.
Adapun lima poin dalam ikrar tersebut yakni dalam menjalankan tugas tidak akan menerima pemberian baik berupa uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak akan terpengaruth dengan siapapun juga. Kedua, akan senantiasa bekerja dengan ikhlas, jujur, dan tidak akan mengharapkan imbalan, baik berupa uang maupun barang kepada siapapun juga.Ketiga akan mendukung selalu, patuh, dan taat serta menjunjung tinggi Kode Etik Hakim, Kode Etik Panitera, Jurusita dan Kode Etik Pegawai dan tidak sekali-kali akan melanggarnya. Keempat, akan mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas di PN Purworejo, menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Dan kelima, tidak akan melakukan praktik KKN dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok yang dapat merugikan negara.
