Humas-Purworejo, 13/09/2019, Pelantikan Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Purworejo Masa Bakti 2018-2021 bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Purworejo dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh Bapak Pelindung Dharmayukti Cabang Purworejo, Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, Sekretaris Pengadilan Negeri Purworejo, Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo dan seluruh Anggota Dharmayukti karini Cabang Purworejo Susunan Acaranya sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne dan Mars Dharmayukti Karini
3. Pembacaan surat keputusan ketua daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah
4. Pelantikan Pengurus
5. Sambutan oleh Bapak Pelindung Dharmayukti Karini Cabang Purworejo
6. Pembacaan doa
7. Pemberian ucapan selamat
8. Foto bersama

Setelah acara pelantikan dilanjutkan dengan pemberian BDBS dengan Tema Melalui BDBS Dharmayukti Karini Bertekad Membangun Generasi Muda yang Dapat Berperan Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi di Era Digital.

pemberian BDBS dengan Tema Melalui BDBS Dharmayukti Karini Bertekad Membangun Generasi Muda yang Dapat Berperan Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi di Era Digital.

Humas-PN Purworejo,  Kamis, 12/09/2019, Pengadilan Negeri Purworejo menggelar Kegiatan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Acara Sosialisasi dibuka oleh KPN Purworejo, Sutarno, SH., M.Hum. dan diikuti seluruh tamu undangan. Dalam sambutannya KPN Purworejo menjelaskan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan tersebut nantinya seluruh proses peradilan dapat dilakukan secara online. Proses peradilan itu nantinya dilakukan melalui aplikasi e-Litigasi yang juga baru diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI.

Sosialisasi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi ini e-Litigasi yang akan segera diluncurkan ini adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata di Pengadilan Negeri sejak tahun yang lalu. Pada sistem e-court sebelumnya, sistem elektronik atau daring hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran. Dengan peraturan ini maka sistem elektronik dilakukan sepenuhnya terhadap persidangan.

Selain itu, sistem elektronik juga tidak hanya diberlakukan pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen misalnya jawab jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Lebih lanjut, e-Litigasi juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik. Pemberlakuan e-Litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-Litigasi pada tingkat pertama.

Penerapan integrasi ini akan dilakukan secara bertahap dan selanjutnya ditargetkan pada saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020 E-litigasi ini dapat diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi.

1.  Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Sercara Elektronik ( e- Court) oleh Aditya Anggono, SH.
2. Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Anshori Hironi, SH.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Diah Ayu Marti Astuti, SH.