Humas-Purworejo, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pada pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Cakra Gedung Pengadilan Negeri Purworejo dilaksanakan Sosialisasi Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Simulasi Sistem e-court,  Pengadilan Negeri Purworejo kerjasama dengan 4 (empat) Organisasi Advokat di Purworejo.  Acara sosialisasi ini diawali dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Bapak Sutarno, SH., M.Hum. dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, Sekretaris Pengadilan Negeri Purworejo, serta seluruh peserta dari para Advokat di Purworejo.

Bapak Sutarno, SH., M.Hum. dalam sambutannya menerangkan bahwa E-Court merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung RI di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi e-Court. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan serta digunakan untuk pemanggilan secara elektronik. Sedangkan untuk proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional atau manual, melalui persidangan langsung dihadapan hakim.

Didalam program e-Court meliputi :

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan).

 Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.

 Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

  2.    e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).

 Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia, hingga kemudian memperoleh nomor perkara.

3.  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini baru dapat dilakukan oleh Advokat. Pengguna terdaftar harus mendaftarkan diri di website https://ecourt.mahkamahagung.go.id, melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Semoga dengan berjalannya aplikasi e-Court ini yang merupakan salah satu produk unggulan dari Mahkamah Agung RI, dapat semakin mempermudah para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal serta untuk mewujudkan suatu mekanisme kinerja yang transparan dan bertanggung jawab.

Selanjutnya acara sosialisasi E-Court ini diisi dengan materi yang di berikan oleh IT dari Pengadilan Negeri Purworejo mengenai pendaftaran sampai mendapatkan nomor perkara.

Acara sosialisasi E-Court diakhiri dengan foto bersama (Sumber : Humas Pengadilan Negeri Purworejo)

Humas-Purworejo, Hari Senin, 22 Oktober 2018 Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Justicia Bellen), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan operasional 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Talaud. Pengadilan Negeri Purworejo sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru ikut berperan aktif dalam publikasi peresmian operasional Pengadilan Baru. Peresmian 85 Pengadilan Baru oleh Ketua Mahkamah Agung RI dapat dilihat live stream pada Youtube pada channel : https://youtu.be/KNbWd3C84uk dimulai dari Sambutan oleh Bupati Kabupaten Talaud, dilanjutkan dengan Sambutan Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum bahwa 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya Sambutan oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH. Beliau menyampaikan hal ini juga menjadi bagian dalam upaya mencapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya peresmian di Melonguane sebagai bentuk perhatian terhadap daerah-daerah perbatasan yang sejalan dengan program Presiden RI agar memperhatikan pembangunan daerah-daerah perbatasan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Pusat terhadap daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dalam pidato sambutan YM Ketua Mahkamah Agung RI mengucapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang telah berpartisipasi dalam peresmian 85 Pengadilan di Kepulauan Talaud. Dengan Bismillahirrohmanirrohim akhir 85 Pengadilan secara resmi di resmikan untuk bisa beroperasional oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Siaran Pers dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI. :

KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Yth. Rekan-rekan media cetak dan Online

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota Propinsi. Dibentuknya pengadilan baru, daerah-daerah yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor pengadilan karena berada di wilayah ibukota kabupaten yang dimekarkan sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan, saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala utama. Selain itu, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh menjadi relatif singkat. Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai lokasi peresmian pengadilan baru merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah pelosok dan pulau terluar di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi dan wilayah paling utara di Indonesia timur serta berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Filipina. Selain dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, acara peresmian tersebut dihadiri oleh beberapa orang hakim agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon Satu di lingkungan Mahkamah Agung dan serta pimpinan Pengadilan yang baru diresmikan. Sesuai arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai kesempatan, peresmian 85 (delapan Puluh lima) Pengadilan baru merupakan langkah strategis sekaligus bentuk perhatian dari pemerintah (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun dengan segala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu seluruh Pengadilan yang baru dibentuk harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di daerah, sembari Mahkamah Agung terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk membangun kantor pengadilan secara bertahap. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dimaklumi bersama dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih Jakarta, 18 Oktober 2018 Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah,. S.H., M.S. (Sumber: Press Release Mahkamah Agung RI)